PURUK CAHU, Kalteng.co – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) menyampaikan sejumlah catatan dan masukan penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Diantaranya adalah mendorong kemudahan pelayanan pajak.
“Fraksi PPP-Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan perpajakan. Fraksi menilai kemudahan dalam proses pelayanan dan pembayaran pajak menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” kata Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya, Sutrisno saat menyampaikan pandangan Fraksi PPP-Gerindra DPRD Murung Raya, dalam Rapat Paripurna Ke-2 Masa Sidang II Tahun 2026 DPRD Kabupaten Murung Raya, Jumat (5/6/2026).
Menurut dia, upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya berdampak pada meningkatnya tingkat kepatuhan, tetapi juga dapat mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Dengan sistem pelayanan yang semakin baik, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu,” ucapnya.
Berbagai catatan dan masukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari komitmen Fraksi PPP-Gerindra dalam mendukung pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Dengan berbagai catatan dan masukan yang telah disampaikan, Fraksi PPP-Gerindra DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (yud/aza)