Bupati Muara Enim Edison tiba di Gedung Merah Putih KPK setelah terjaring OTT bersama sejumlah pihak lain.
CYRUSTIMES, JAKARTA – Bupati Muara Enim, H. Edison, tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setelah terjaring operasi tangkap tangan pada 7–8 Juni 2026.
Edison tiba di kantor KPK sekitar pukul 08.51 WIB. Ia tampak dikawal petugas KPK dan aparat kepolisian saat memasuki gedung lembaga antirasuah tersebut.
Saat tiba, Edison tidak merespons sejumlah pertanyaan awak media. Ia langsung diarahkan menuju lantai 2 Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain Edison, sejumlah pihak lain yang ikut terjaring dalam operasi senyap tersebut juga dibawa ke kantor KPK. Total ada 10 orang yang diamankan dalam OTT yang berlangsung di Jakarta dan Sumatera Selatan pada 7–8 Juni 2026.
Dari jumlah tersebut, lima orang disebut berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Satu di antaranya adalah bupati. Sementara lima orang lainnya merupakan pihak swasta.
Dalam operasi tersebut, tim penindakan KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Uang itu diduga berkaitan dengan perkara yang sedang didalami lembaga antirasuah.
KPK telah melakukan gelar perkara atau ekspose pada Senin (08/06/2026) malam. Dari hasil ekspose tersebut, KPK memutuskan menaikkan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan keputusan itu diambil setelah penyidik menilai terdapat kecukupan bukti permulaan.
“Untuk kemudian menetapkan para pihak sebagai tersangkanya,” kata Budi melalui keterangan tertulis, Selasa (09/06/2026).
Meski demikian, KPK belum merinci secara terbuka konstruksi perkara, identitas seluruh pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, maupun pasal yang disangkakan dalam kasus tersebut.
KPK biasanya memiliki waktu 1×24 jam setelah operasi tangkap tangan untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Dalam rentang waktu itu, penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih.
OTT terhadap Bupati Muara Enim ini kembali menambah daftar kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Kasus tersebut juga menjadi sorotan karena melibatkan unsur pemerintah daerah dan pihak swasta.
Publik kini menunggu penjelasan resmi KPK mengenai konstruksi perkara, dugaan aliran uang, serta peran masing-masing pihak yang diamankan dalam operasi tersebut.
Hingga berita ini disusun, Edison belum menyampaikan keterangan kepada publik. KPK juga belum mengumumkan secara lengkap daftar tersangka dalam perkara ini.