← Kembali ke https://kalteng.co/

Edaran Terbaru Presiden Prabowo: Open House Pejabat Boleh, Instansi Pemerintah Dilarang Gelar Halal Bihalal

https://kalteng.co/ • 17 March 2026 16:49
Edaran Terbaru Presiden Prabowo: Open House Pejabat Boleh, Instansi Pemerintah Dilarang Gelar Halal Bihalal

KALTENG.CO-Pemerintah secara resmi mengambil langkah tegas terkait perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah.

Melalui instruksi terbaru dari Presiden Prabowo Subianto, seluruh instansi pemerintah atau “plat merah” diminta untuk menjaga kesederhanaan dalam merayakan hari kemenangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa surat edaran resmi telah didistribusikan ke seluruh kementerian dan lembaga negara. Pesan utamanya jelas: dilarang menggelar acara open house maupun halal bihalal secara berlebihan.

Alasan di Balik Imbauan Kesederhanaan

Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Istana menyoroti kondisi sosial masyarakat yang saat ini masih dalam masa pemulihan. Berikut adalah poin-poin utama pertimbangan pemerintah:

“Sesuai dengan petunjuk beliau (Presiden), kami imbau tidak berlebihan dalam menyelenggarakan open house maupun halal bihalal,” ujar Prasetyo Hadi saat ditemui awak media di Kantor Kementerian Pertahanan, Selasa (17/3/2026).

Update Mudik 2026: Kelancaran di Tengah Evaluasi

Selain membahas protokol perayaan lebaran, Mensesneg juga memaparkan kondisi terkini arus mudik dalam Operasi Ketupat 2026. Secara garis besar, pergerakan masyarakat menuju kampung halaman dinilai berjalan dengan baik, meski ada beberapa catatan teknis.

Titik Perhatian di Gilimanuk

Pemerintah mengakui adanya antrean panjang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Namun, Prasetyo memastikan tim di lapangan terus bekerja 24 jam untuk mencari solusi taktis guna mengurai kemacetan tersebut.

Apresiasi untuk Petugas dan Masyarakat

Pemerintah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan lebaran tahun ini:

  1. Personel Gabungan: Polri, TNI, dan Kementerian Perhubungan.

  2. BUMN Strategis: Pelindo, ASDP, dan Jasa Marga yang sigap mengelola infrastruktur transportasi.

  3. Masyarakat: Warga dipuji karena kooperatif dalam memilih waktu mudik, sehingga penumpukan kendaraan tidak terjadi secara ekstrem pada satu hari tertentu.

“Kami berterima kasih kepada masyarakat yang telah memanfaatkan rentang waktu libur dengan bijak. Hal ini sangat membantu mencegah penumpukan massa di puncak arus mudik,” tambah Prasetyo.

Ramadan dan Idul Fitri 1447 H tahun ini diharapkan menjadi momentum penguatan solidaritas. Dengan adanya surat edaran ini, diharapkan para pejabat publik dan instansi pemerintah dapat memberikan contoh nyata mengenai sikap rendah hati dan empati terhadap kondisi sosial bangsa. (*/tur)

Sumber: https://kalteng.co/
Baca Artikel Asli