PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, mengingatkan bahwa tekanan inflasi di Kalimantan Tengah masih perlu diwaspadai meski momentum pasca Hari Raya Idulfitri umumnya diikuti penurunan harga atau deflasi. Menurut Yuliansah, inflasi yang terjadi pada Mei 2026 menunjukkan pola yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan inflasi adalah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang berdampak pada meningkatnya harga sejumlah komoditas strategis.
“Kalau melihat pola historis, seharusnya bulan Mei setelah Idulfitri terjadi penurunan harga atau deflasi. Namun tahun ini berbeda karena adanya kenaikan harga BBM yang secara tidak langsung memengaruhi harga komoditas pangan strategis seperti beras, ikan, dan komoditas lainnya,” ujarnya saat Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (4/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalimantan Tengah pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan (month-to-month) dan 4,56 persen secara tahunan (year-on-year). Kenaikan harga beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi, selain meningkatnya biaya transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi.
Selain faktor tersebut, BI juga mengidentifikasi sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Di antaranya ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi harga energi, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, hingga meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah.
“Kita perlu mengantisipasi risiko inflasi ke depan karena berdasarkan pola historis, setelah periode deflasi biasanya akan kembali terjadi tekanan inflasi. Apalagi saat ini terdapat sejumlah faktor eksternal dan struktural yang perlu mendapat perhatian bersama,” katanya.
Untuk menjaga stabilitas harga, Yuliansah mendorong pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program strategis. Dalam jangka pendek, upaya yang perlu dilakukan antara lain pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, serta penguatan distribusi barang dan jasa.
Sementara dalam jangka panjang, BI menilai perlu adanya peningkatan produksi pangan daerah, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Kami berharap langkah-langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan secara bersama-sama, baik melalui upaya jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga stabilitas harga dan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah dapat terus terjaga,” tegasnya. Yuliansah menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menjaga kestabilan harga dan memastikan ketersediaan pasokan pangan di Kalimantan Tengah.(bam)